Raker AP2I - Revitalisasi Profesionalitas Perencana
Revitalisasi Profesionalitas Perencana
'Penulis : M. Taufiq Arrahman, Fungsional Perencana ; Foto: Tim Magang UNS & UGM
Rapat Kerja Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) Komisariat Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan pada Selasa, 24 Juli 2018 membahas sejumlah isu strategis para fungsional perencana. Ketua Ikatan Arsitektur Indonesia DIY, Ir. Ahmad Saifudin Mutaqi, MT yang hadir sebagai narasumber pada Raker tersebut menyampaikan pengalaman pembelajaran tentang bagaimana meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota serta bagaimana pengembangan organisasi profesi dalam peningkatan peran anggota.
“Untuk revitalisasi profesionalitas kita, hal yang perlu diperhatikan pertama adalah tentang kode etik profesi dalam melaksanakan praktek profesi. Kedua, pendataan, registrasi dan database anggota organisasi profesi yang berjenjang secara regional, nasional dan internasional. Ketiga, perlunya keahlian dan kompetensi melalui pendidikan profesi dan diuji kemampuan kompetensinya. Terakhir, pentingnya memelihara kapabilitas profesi melalui Continuing Professional Development.,” jelas Ahmad Saifudin.
Persoalan impasing, pengumpulan dan penilaian angka kredit masih menjadi permasalahan yang dihadap fungsional perencana, terutama yang berada di instansi non-perencana seperti di Kantor Kementerian Agama. Hal tersebut disampaikan oleh Arif, seorang funsgional perencana di Kantor Kementerian Agama DIY. Mis-match ilmu dan ketrampilan yang didapat pada saat diklat perencanaan dengan kebutuhan pekerjaan sehari-hari juga sangat dirasakan oleh para fungsional perencana di Kementerian Agama. “Sekitar 70 atau 80% ilmu di diklat perencanaan tidak dapat diterapkan di lingkungan kerja,” ungkap Arif dari Kemenag.
Kendala tentang pengumpulan dan penilaian angka kredit juga disampaikan oleh Sri Budi Hartati dari UPT Kementerian Sosial, “bahasa yang digunakan dalam Buku Hijau Panduan Penilaian Angka Kredit Fungsional Perencana yang diterbitkan BAPPENAS kami rasakan banyak menggunakan “bahasa langit” yang tidak mudah dipahami. Apakah ada kemungkinan revisi buku tersebut sehingga lebih dapat diterapkan di lingkungan kerja?” tanya Budi Hartati.
Menanggapi hal itu, Dr. Haryanto selaku Ketua Umum Pengurus Nasional Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) menyatakan bahwa Perencana di lembaga non perencana seperti Kemenag dan Kemensos perlu mengetahui tentang penyusunan dokumen perencanaan sehingga hal tersebut diperlukan sebagai materi dalam diklat. Selama ini rekan-rekan perencana di Kemenag dan Kemensos tidak mengetahui proses penyusunan teknis perencanaan.
“Terlalu banyak fungsional perencana di Kemenag, jumlahnya melebihi instansi perencana. Sertifikasi sebenarnya yang disasar adalah perencana di luar pemerintah, karena perencana pemerintah otomatis sudah menjadi sasaran Pusbin,” pungkas Haryanto.(ed: I.K.A)
#KOMWILDIY #AP2I #JFP #PERENCANA
