Pembukaan Musrenbang 2016
Sinergi dan Konektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Ketimpangan
Penulis: Imam Karyadi Aryanto
Foto: Suatmaji
.png)
Disaksikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamenghubuwono X dan Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana bersama lebih dari 200 undangan yang hadir, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017, di Hotel Royal Ambarrrukmo Yogyakarta, Senin (7/3).
Mendagri sebelum membuka acara menyampaikan arahan tentang pentingnya Perencanaan Pembangunan yang memiliki konektivitas dan sinergis. Konektivitas yang menghubungkan antar daerah terkait. Perencanaan pembangunan juga perlu mensinergikan relasi antar lembaga baik Kepala Daerah-DPRD-Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda). “Pemerintah provinsi seperti Pemda DIY relatif lebih baik untuk sinergi tersebut, terutama karena status Keistimewaan-nya. Yang perlu diperbaiki pemerintah kab/ kota yang harus bersinergi lebih baik. (terutama dengan TNI, yang terlewat (seperti Koramil dll). Karena kabupaten/kota lebih sering berkoordinasi dengan polisi dan kejaksaaan,” imbuh Tjahjo Kumolo. TNI bersama perlu dilibatkan dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah perlu dintensifkan dari Provinsi hingga tingkat kecamatan/ desa karena situasi yang berkembang kini dapat menghambat laju perencanaan pembangunan. Situasi tersebut diantaranya meningkatnya peredaran narkoba hingga tingkat RT, penyusupan warga asing, bahaya terorisme dan tumbuhnya sekte-sekte kepercayaan yang berpengaruh di masyarakat (i.e: Gafatar). Masalah-masalah tersebut perlu menjadi perhatian selain agenda penting Pemerintah Darah dalam hal peningkatan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi.
Konektivitas dan sinergi tersebut juga sepaham dengan paparan Sofyan A. Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas –sebelum arahan Mendagri Tjahjo Kumolo dengan mengemukakan arah perencanaan pembangunan nasional yang holistik-tematik, integratif, dan spasial. Arah perencanaan pembangunan nasional yang menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial merupakan pencapaian sasaran agenda prioritas nasional agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam pendekatan perencanaan tersebut, maka hanya program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang secara langsung mendukung pencapaian proritas nasional menjadi program dan kegiatan prioritas secara sinergi dan berkoneksi terus menerus pada multi kementerian. Melalui pendekatan tersebut, saat ini Bappenas dan Kementerian Lembaga melakukan proses penetapan Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang diturunkan dari Prioritas Nasional dalam telah tertuang dalam Visi-Misi dan Agenda Nawa Cita Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubowono X mengemukakan bahwa DIY telah memulai sinergi dan konektivitas tersebut dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah-nya, terutama untuk perencanaan RKPD Tahun 2017. Selain sinergi dengan RPJMN Tahun 2015-2019 dan nantinya akan selaras antara RKP Tahun 2017 dengan RKPD Tahun 2017 sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan di DIY dibangun dalam proses Musrenbang sebagai wahana berdiskusi, berembug dan melakukan tukar pikiran antar pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, akademisi, swasta, NGO, maupun masyarakat yang dalam pelaksanaannya tidak sekedar mengedepankan aspek top down planning, melainkan juga bottom up planning.
Menyambut arahan Mendagri maupun Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Gubernur DIY memaparkan bahwa perencanan pembangunan di DIY perlu mengacu pada konsep dan strategi pembangunan secara lebih terarah, terpadu, serta bersinergi antar sektor. Dengan sinergi antar sektor tersebut pembangunan perlu memberikan peran dan keterlibatan sektor lain khususnya untuk program dan kegiatan yang menjadi prioritas. “Untuk itu saya meminta kepada TAPD dan para Kepala SKPD di lingkungan Pemda DIY untuk saling berkoordinasi, saling berdiskusi, saling sharing pendapat, serta dapat memilah dan memilih kegiatan mana saja yang membutuhkan bantuan dan keterlibatan sektor lain, sehingga integrasi pembangunan dapat berjalan secara lebih optimal,” imbuh Gubernur DIY.
Paradigma perencanaan pembangunan Tahun 2017, sebagaimana arahan Presiden, saat ini akan menggunakan money follow program dan menggantikan mindset money follow function. Perubahan tersebut menurut Gubernur akan diadaptasi segera oleh Pemda DIY. Dengan paradigma money follow program akan terjadi:
- program yang disusun lebih berorientasi pada manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas mencapai tujuan pembangunan nasional;
- Tidak semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata dan memiliki nilai manfaat;
- Program-program prioritas yang telah ditetapkan harus dipacu pelaksanaannya.
Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan RI yang turut hadir dalam Musrenbang Tahun 2016 menambahkan perlunya refocussing anggaran terkait mindset money follow program. “Kita sekarang tidak lagi melihat anggaran dari besaran tetapi pada efektivitas anggaran (yang fokus pada program prioritas), ” imbuh Wamenkeu.
Diharapkan dengan perubahan paradigma, penggunaan pendekatan holistik-tematik, integratif, spasial dan sinergi-koneksi tersebut perencanaan pembangunan di DIY 2017 dengan tema “Mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih berkeadilan melalui pengembangan Sumberdaya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan perbaikan Layanan Publik” dapat diwujudkan. Tema tersebut dimaksudkan untuk mengurangi Disparitas Wilayah, meningkatkan Sumberdaya Manusia Berkualitas, meningkatkan Kualitas Pendidikan, meningkatkan Kesempatan Kerja, meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dan meningkatkan Kualitas Layanan Publik. Muatan tema tersebut juga sejalan dengan Tema RKP 2017, yaitu : “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah.” Dalam kerangka kebijakan pembangunan regional, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Sofjan A. Djalil rencana indikatif pembangunan infrastuktur nasional diharapkan dapat mengatasi masalah kesenjangan antara bagian utara dan bagian selatan pulau Jawa, dimana DIY berada di bagian tengah dan selatan wilayah Jawa serta juga dapat mendukung kepariwisataan yang menjadi andalan Daerah Istimewa ini.
Berangkat dari catatan tahun 2015, Mendagri mengapresiasi pencapaian Pemda DIY dan Kab/kota se-DIY yang mampu menyerap anggaran secara optimal baik APBD (rata-rata diatas 90%) maupun APBN (rata-rata diatas 70%). Optimalisasi serapan dan pelaksanaan pembangunan di DIY yang dikendalikan langsung oleh Gubernur DIY setiap triwulanan secara terbuka dan transparan serta berbasis teknologi informasi diapresiasi pula oleh Mendagri.
Mendagri juga menyoroti agenda penting DIY untuk segera menyelesaiakan Perdais yang belum purna sebagai implementasi UU 13/2012 tentang Keistimewaan pada lima urusan keistimewaan sesuai amanat undang-undang. “Untuk mendukung keistimewaaan telah dikucurkan anggaran yang meningkat setiap tahun. Format pembiayaan Keistimewaan telah mendapat apresiasi BPK sebagai pembiayaan otsus yang kuat akuntabilitas dan sinerginya,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo. Pelaksanan Keistimewaan di DIY beserta pembiayaannya, menurut Mendagri Tjahjo Kumolo perlu menjadi benchmark nasional terkait pembiayaan Otsus/ Keistimewaan. Pemerintah sangat mendukung pelaksanaan Keistimewaan DIY, saat ini telah diijinkan Kemenkeu terkait pencairan sisa anggaran tahun 2015 untuk tahap I Dana Keistimewan DIY, 2016 sebagaimana disampaikan oleh Wamenkeu Mardiasmo. (materi lengkap dari Musrenbang dapat diunduh di sini)
