Pembangunan diharapkan mampu untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka pembangunan harus dilaksanakan di segala bidang secara menyeluruh.

Laporan akhir ini berisi hasil kajian analisis kesejahteraan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan kesejahteraan sosial, disparitas antar wilayah di DIY dan hubungan antara kinerja pembangunan ekonomi dan kinerja kesejahteraan sosial. Analisis yang dilakukan secara garis besar terdiri dari dua hal. Pertama, untuk menganalisis perkembangan tingkat kesejahteraan sosial dan disparitas antar wilayah. Kedua, untuk melihat hubungan antara kinerja pembangunan ekonomi dan kinerja kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil analisis, dirumuskan beberapa rekomendasi. Kinerja pengentasan kemiskinan sudah baik, namun perlu lebih ditingkatkan agar presentase kemiskinan DIY tidak di atas nasional. Upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan ketersediaan sumber daya dan perbaikan pengelolaan anggaran pemerintah, dengan mengalihkan pengeluaran yang tidak produktif dan memperbesar pengeluaran yang dinikmati oleh sebagian besar masyarakat. Selain itu, juga menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan bagi masyarakat miskin, sehingga mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ada dan mampu berkontribusi secara optimal dalam proses pembangunan. Dalam bidang pendidikan, pemerintah perlu memusatkan kebijakan untuk meningkatkan APM SD dan SMP. Dalam bidang kesehatan, pemerintah perlu memusatkan kebijakan untuk mengurangi angka kematian ibu dan balita. Pemerintah perlu meningkatkan peran institusi kesehatan sampai level desa/kelurahan (puskesmas dan posyandu) dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Terkait dengan disparitas antar wilayah, a) Kebijakan pengentasan kemiskinan lebih difokuskan di Kabupaten Kulonprogo, b) Kebijakan peningkatan mutu pendidikan difokuskan di Kabupaten Gunungkidul, c) Kebijakan pembenahan untuk meningkatkan kualitas kesehatan difokuskan di Kabupaten Bantul, d) Kebijakan ekonomi perlu dipilih kebijakan yang memberikan dampak besar bagi upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan, dan kesehatan , e) Pembangunan ekonomi yang terwujud tidak hanya pro-growth tetapi juga pro-poor, pro-job dan pro-environment, termasuk penyediakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin (dalam hal ini perlu upaya perluasan dan peningkatan kesempatan kerja), fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

Semoga hasil kajian analisis Kesejahteraan Sosial ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.