Meta Data Spasial Daerah

18 Maret 2014 - 09:33:49 4502 Kali dibaca Admin Bappeda

Pengembangan e-government merupakan tuntutan untuk semua instansional pemerintah di Indonesia. Penyediaan informasi yang handal, terintegrasi dan ramah pengguna merupakan suatu keharusan dalam mendukung e-government. BAPEDA yang merupakan institusi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kewajiban untuk menciptakan media informasi dan komunikasi birokrasi pemerintahan di bidang perencanaan yang transparan dan bersifat global kepada publik, salah satunya dalam penyediaan peta yang didukung dengan teknologi SIG (Sistem Informasi Geografis).

Peran dari teknologi SIG ini akan memberikan hasil keputusan yang lebih baik, karena dari beberapa pengalaman menunjukan adanya perbedaan antara hasil-hasil analisa yang disesuaikan untuk pola ruang dan hasil-hasil yang belum disesuaikan secara statistik bersifat signifikan. Perbedaan ini memberikan kepada perencana kebijakan suatu keyakinan yang lebih besar bahwa hasil-hasil analisa ruang (data spasial) mencerminkan situasi yang lebih nyata.

Kesulitan utama yang dihadapi oleh komunitas data spasial adalah kurangnya informasi yang membantu para pengguna prospektif untuk mengetahui data yang ada, kesesuaian data yang ada untuk aplikasi-aplikasi yang direncanakan, dan kondisi-kondisi untuk pengaksesan data yang ada, dan untuk mentransfer data ke sistem pengguna. Standar ini akan memudahkan masalah-masalah tersebut. Standar ini menetapkan isi informasi metadata untuk suatu set data geospasial digital. Tujuan standar ini adalah untuk memberikan terminologi dan definisi yang sama untuk konsep-konsep yang berhubungan dengan metadata-metadata ini. Metadata adalah data tentang isi, kualitas, kondisi, dan karakteristik-karakteristik lain dari data. Unsur-unsur metadata berdasarkan standar FGDC diuraikan kedalam 7 (tujuh) bagian utama yang disebut sebagai seksi (section), yaitu :

  1. Informasi Identifikasi (Identification Information)
  2. Informasi Kualitas Data (Data Quality Information)
  3. Organisasi Data Spasial (Spatial Data Organization)
  4. Informasi Acuan Spasial (Spatial Reference Information)
  5. Informasi Entitas dan Atribut (Entity and Attribute Information)
  6. Informasi Distribusi (Distribution Information)
  7. Informasi Acuan Metadata (Metadata Reference Information)

Standar memberikan spesifikasi untuk terminologi elemen-elemen data dan compound elements, definisi untuk terminologi ini, dan informasi mengenai nilai-nilai yang diberikan untuk elemen-elemen data. Informasi tentang istilah-istilah yang mutlak, mutlak dalam kondisi-kondisi tertentu, dan opsional (diberikan atas kehendak penyedia data) diberikan oleh standar ini.

Informasi yang tercakup dalam standar dipilih berdasarkan empat peran yang dimiliki oleh metadata:

  • Ketersediaan – data diperlukan untuk menetapkan set-set data yang ada untuk suatu lokasi geografis.
  • Kesesuaian untuk penggunaan – data perlu untuk menetapkan apakah suatu set data memenuhi spesifikasi yang diperlukan.
  • Akses – data diperlukan untuk mendapatkan suatu set data yang teridentifikasi.
  • Transfer – data diperlukan untuk memproses dan menggunakan suatu set data.

Peran-peran ini membentuk suatu rangkaian dimana seorang pengguna dapat menelusuri piramida pilihan untuk menentukan data apa yang tersedia, mengevaluasi kesesuaian data untuk penggunaan, mengakses data, dan untuk mentransfer dan memproses data. Urutan pasti dimana elemen-elemen data dieveluasi, dan signifikansi relatif elemen-elemen data, tidak akan sama untuk semua pengguna.

Oleh karena itu agar dapat diketahui bagaimana keadaan dari data spasial yang ada di Propinsi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu dibuat Metadata Sistem Informasi Spasial Daerah.