Tahun 2015 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017. Visi Pembangunan DIY 2012-2017 adalah “Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkanlah Misi Pembangunan, diantaranya melalui misi yang kedua yaitu: “Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif”. Salah satu tujuan dari misi kedua tersebut adalah memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif, dan kreatif. Misi pembangunan ini akan diwujudkan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan, yaitu: meningkatkan pendapatan per kapita per tahun dari 6,8 juta rupiah menjadi 8,5 juta rupiah, meningkatkan pemerataan pembangunan yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Antarwilayah (Indeks Williamsons) dari 0,4574 menjadi 0,4481, mengurangi kesenjangan pendapatan per kapita masyarakat yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) dari 0,3022 menjadi 0,2878.

Secara lebih rinci penjabaran dari visi tersebut adalah mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju dengan menjadikan masyarakat lebih makmur secara ekonomi. Arah kebijakan pembangunan yang akan diwujudkan pada tahun 2025 yang menjadikan DIY sebagai pusat pendidikan, pusat budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia memerlukan dukungan dari pembangunan dari berbagai sektor-sektor ekonomi lain, seperti: industri, perdagangan, pertanian, dan sektor jasa lainnya serta ditopang oleh pembangunan sarana prasarana yang mengedepankan semangat kerakyatan.

Sebagai pusat pendidikan, indikasi maju dari sisi diantaranya bisa dilihat dari tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi pendidikan penduduknya. Menurut kacamata kesehatan, Daerah Istimewa Yogyakarta dikatakan maju jika derajat kesehatan masyarakatnya tinggi, laju pertumbuhan penduduknya kecil, angka harapan hidupnya tinggi, dan mempunyai kualitas pelayanan sosial yang baik. Di sisi kelayakan kehidupan bermasyarakat, Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju ditandai dengan masyarakat yang memiliki sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap, terjamin hak-haknya, terjamin keamanan dan ketenteramannya, dan juga masyarakat yang peran sertanya dalam pembangunan di segala bidang nyata dan efektif. Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju juga ditunjukkan oleh tersedianya infrastruktur yang baik, lengkap dan memadai sehingga membuka dan mempermudah akses ekonomi ke segala penjuru wilayah.

Sebagai pusat budaya, pemahaman yang benar mengenai budaya sebagai tata nilai, simbol-simbol dan produk dari peri kehidupan manusia di DIY mendasar untuk dikembangkan dengan baik tanpa melepaskan diri dari akarnya. Kraton Ngayogyakarta dan Puro Pakualaman sebagai pusat budaya Jawa tetap eksis dan menjadi sumber dari perkembangan budaya masyarakat. Walaupun demikian, dengan karakter manusia DIY yang toleran terhadap adanya perbedaan, budaya dari luar daerah yang mempunyai nilai positif pun juga dapat diterima sehingga sosok budaya DIY memperkaya khasanah budaya nusantara. Sebagai pusat budaya, maka DIY juga berupaya melakukan pelestarian budaya, produk budaya maupun nilai budayanya.

Sebagai salah satu tujuan utama wisata nusantara, DIY terus berupaya mengembangkan sektor kepariwisataan. Berbagai isu strategis yang diangkat, antara lain: memperkaya variasi kunjungan wisata baik yang berbasis wisata budaya maupun wisata alam, menyusun konektivitas antardestinasi wisata dan kawasan strategis pariwisata, menyiapkan dan memperbaiki akses, atraksi, dan fasilitas pendukung, dan memperkuat kemitraan dengan komunitas pariwisata.

Perencanaan pembangunan DIY ke depan dituntut lebih berkualitas agar arah pembangunan tepat sasaran. Untuk itu dalam modal perencanaan pembangunan DIY membutuhkan ragam dan validitas data yang baik. Badan Pusat Statistik Provinsi DIY sebagai penyedia data untuk semua mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan data hasil kegiatan pengumpulan data primer maupun kompilasi yang dilakukan di wilayah DIY. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data komprehensif tentang nilai tambah ekonomi, dan dari data tersebut dapat diperoleh indikator-indikator ekonomi yang dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik indikator turunan langsung maupun melalui analisis silang lebih lanjut.

Berdasarkan penghitungan tahun dasar 2010, kondisi komposisi distribusi persentase struktur ekonomi DIY tidak ada lapangan usaha yang mendominanasi. Nilai tambah ekonomi dari lapangan usaha industri pengolahan mempunyai persentase tertinggi, yaitu sebesar 13,1 persen kemudian diikuti oleh pertanian sebesar 10,7 persen, dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar konstruksi sebesar 10,2 persen. Meskipun semakin tergeser perannya, sektor pertanian masih menjadi penyokong yang diandalkan karena menyangkut hajat hidup dan mata pencaharian utama sebagian besar penduduk. Hal ini secara empiris dibuktikan oleh Clark yang melakukan penelitian dengan menggunakan data statistik di beberapa negara yang disimpulkan bahwa makin tinggi pendapatan per kapita suatu negara makin kecil peranan sektor primer dalam menyediakan kesempatan kerja. Sebaliknya, sektor sekunder dan sektor tersier makin penting peranannya dalam menampung tenaga kerja.

Indikator ekonomi makro lain yang diturunkan dari PDRB adalah laju pertumbuhan ekonomi. Dinamika pertumbuhan ekonomi DIY selama lima tahun terakhir dibayangi oleh kondisi perekonomian nasional yang belum menunjukkan kecenderungan arah yang positif. Pada tahun 2015 capaian pertumbuhan DIY pada titik terendah, yaitu sebesar 4,9 persen, dibanding empat tahun sebelumnya yang masih di atas 5 persen. Di tengah tertekannya pertumbuhan ekonomi ternyata beberapa kategori lapangan usaha masih mampu tumbuh mengesankan di atas 7 persen, yaitu: jasa keuangan, jasa lainnya, jasa perusahaan, jasa pendidikan, dan dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Fenomena ekonomi yang terjadi di DIY tidak dapat lepas dari situasi sosial dan budaya yang tumbuh dan terjadi. Untuk itu dalam analisis ini ditelaah pula indikator makro ekonomi lain, seperti tingkat pengangguran, inflasi, ketimpangan pendapatan, ketimpangan antardaerah, dan kemiskinan untuk melengkapi kajian dalam analisis PDRB ini.