Penutupan Musrebang DIY tahun 2017 dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun DIY 2018
Penutupan Musrebang DIY tahun 2017 dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun DIY 2018
Penulis: Imam Karyadi Aryanto
Foto: Suatmaji
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menutup rangkaian Musyawarah Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 (Musrenbang DIY 2017) untuk Penyusunan RKPD DIY 2018pada hari Jum’at, 12 Mei 2017 di Borobudur Ballroom, Hotel Inna Garuda. Gubernur DIY menggarisbawahi bahwa hasil-hasil dalam forum Musrenbang perlu dikawal oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar program/kegiatan yang dirumuskan dapat memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rangka mengawal hasil Musrenbang DIY tersebut, Gubernur DIY menyampaikan amanat terkait langkah strategis yang perlu dilakukan. Gubernur DIY menyampaikan segenap perangkat daerah DIY agar memperhatikan empat aspek yaitu, “pertama, perlunya perkuatan pelaksanaan kebijakan Money Follow Program, yang dilaksanakan. Kedua, perlunya perkuatan perencanaan dan penganggaran yang fokus pada prioritas dan tematik pembangunan; Ketiga, perlunya perkuatan perencanaan yang berbasis kewilayahan. Keempat, perlunya perkuatan integrasi sumber-sumber pendanaan program-program pembangunan daerah.”
Selaras dengan apa yang disampaikan Gubernur DIY, Kepala Bappeda DIY Tavip Agus Rayanto melaporkan bahwa tema pembangunan DIY dalam RKPD DIY 2018 telah mengarah pada fokus dan tematik pembangunan yakni “ (1) Mengatasi Ketimpangan Wilayah, (2) Mengatasi Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan, (3) Tindak Lanjut/Antisipasi, Pembangunan New Yogyakarta International Airport, dan (4) Dukungan Pembiayaan Pembangunan Melalui Peran Swasta.” Empat tema tersebut dibahas sebagai fokus pada setiap forum pada rangkaian Musrenbang DIY tahuh 2017. Dalam mengatasi kemiskinan Kepala Bappeda DIY menyampaikan Pemda DIY akan berupaya dengan Quick Wins untuk pengurangan kemiskinan sebesar 2,13% di DIY dengan fokus 3 kecamatan sasaran (dari total 15 Kecamatan). Tiga kecamatan tersebut berada di Gedangsari, Saptosari (Gunungkidul), dan Kokap (Kabupaten Kulon Progo) dengan pendekatan program Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemenuhan kebutuhan dasar.
Berkenaan dengan tema pembiayaan Ir. R. Aryawan Soetiarso Poetro, Msi, selaku Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPn/ Bappenas dalam paparannya menyampaikan “Model-model Pembiayaan Pembangunan Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah DIY dalam merencanakan pembangunan yang selaras dengan implementasi 10 Prioritas Nasional.” Sumber-sumber pembiayaan selama ini menggantungkan dari dana pemerintah baik APBN maupun APBD dimana Pinjaman hutang luar negeri semakin dibatasi “(oleh karena itu), yang perlu kita galakkan ialah investasi swasta,” imbuh Aryawan. Skema yang alternatif pembiayaan yang dapat dilakukan antara lain KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha) dan PINA (mekanisme pembiayaan proyek investasi prioritas yang dananya bersumber selain dari Anggaran Pemerintah). Terdapat 19 jenis KPBU antara lain : transportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi air minum, dan lain-lain. Potensi sumber pendapatan daerah dalam membiayai pembangunan selain KPBU dan PINA dapat berupa “Pinjaman dan obligasi daerah, kerjasama antar daerah, dan manajemen aset, dan lain-lain” pungkas, Aryawan.
Materi penutupan dapat diunduh pada alamat http://bappeda.jogjaprov.go.id/download
