Wokshop Fungsional Perencana 2017
Penyusunan Strategi Pembiayaan Pembangunan dalam RPJMD DIY 2017-2022
Penulis: Antarikso Trisno Bawono
Foto: Pangky Arbindarta Kusuma
Bappeda DIY pada Kamis, 20 Juli 2017 menyelenggarakan workshop dengan tema “Penyusunan Strategi Pembiayaan Pembangunan dalam RPJMD DIY 2017-2022”. Tema tersebut dipilih karena pemerintah daerah memerlukan pendanaan yang cukup untuk mengatasi isu-isu pembangunan seperti kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah, serta pembiayaan terkait proyek-proyek strategis yang telah dicanangkan. Sementara di sisi lain, pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan kemampuan fiskal. Oleh karena itu, isu pembiayaan daerah perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.
Kegiatan yang diselenggarakan dalam format diskusi terarah (Focus Group Discussion) ini diawali dengan penyampaian materi dari narasumber sebagai pemantik diskusi dan dilanjutkan dengan diskusi yang melibatkan seluruh peserta. Workshop menghadirkan Prof. DR. Abdul Halim, MBA., Ak., CA. dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM sebagai pembicara dengan tema “Alternatif Strategi Pembiayaan Pembangunan Pemerintah Daerah” serta Kepala Bidang Perkenomian Bappeda Jawa Timur, Ir Arief Tri Hardjoko, MT. yang menyampaikan tema “Pengelolaan Sumber-sumber Alternatif Pembiayaan Pembangunan”.
Prof. Abdul Halim menekankan pada bagaimana membangun kepercayaan diri untuk berani berhutang. Hal ini dikarenakan sudah ada produk hukum yang mengatur tentang hutang oleh pemerintah, namun masih sangat sedikit yang melakukan hutang untuk pembiayaan pembangunan. Beberapa faktor yang mempengaruhi penerbitan obligasi diantaranya kapasitas fiskal pemda, kesiapan SDM Pemda dalam pengelolaan investasi dan hutang, serta tingkat partisipasi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Jawa Timur menyampaikan pengalaman praktis pembiayaan pembangunan di Jawa Timur. Berbagai inovasi pembiayaan dilakukan dalam bentuk berbagai skema, diantaranya kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam pembangunan infrastruktur, skema pembiyaan melalui pinjaman BLUD, maupun Corporate Bond dimana BUMD didorong untuk berhutang kepada Bank.
Forum pada akhirnya menyepakati bahwa beragam skema pembiayaan pembangunan sudah tersedia untuk dipilih oleh Pemda dan sudah dikerangkai dalam produk hukum. Namun sebelum memutuskan skema yang akan digunakan sebaiknya perlu dilakukan analisis kelayakan (feasibilty) dan resiko. Selanjutnya, skema pembiayaan yang dipilih hendaknya kemudian dimasukkan sebagai strategi dalam dokumen perencanaan (RPJMD DIY 2017-2022). (Materi Selengkapnya dapat diunduh di sini)
