Pelaksanaan Koordinasi dan Pengendalian
Refleksi Kinerja Pembangunan Daerah Menyongsong Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016 Yang Lebih Berkualitas
Oleh : Pratama
Yogyakarta, 28 Januari 2016 – Pemda DIY melaksanakan rapat koordinasi pengendalian yang bertajuk “Refleksi Kinerja Pembangunan Daerah Menyongsong Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016 Yang Lebih Berkualitas” pada hari Kamis, 28 Januari 2016 bertempat di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Pada kesempatan tersebut Kepala Bappeda DIY, menyampaikan hasil pengendalian pembangunan daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2015, antara lain capaian indeks pembangunan manusia di DIY yang telah mencapai angka 76.81 (tertinggi ke dua secara nasional setelah DKI), namun masih memiliki pekerjaan rumah terkait kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) yang masih masuk kategori Tinggi. Adapun terkait dengan kinerja satuan perangkat daerah, capaian kinerja SKPD pada TA 2015 sudah cukup optimal dengan 45% indikator kinerja sudah terealisasi melebihi 100%, 52% masuk kategori tinggi-sangat tinggi, 3 % masuk kategori rendah-sangat rendah.
Pada kesempatan ini, disampaikan pula hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD), oleh Dr. Murti Lestari, dengan hasil antara lain dibanding nasional, dalam beberapa variabel kinerja DIY jauh di atas rata-rata (IPM dan beberapa komponennya, serta variabel pengangguran), namun demikian, masih ada beberapa variabel di mana kinerja DIY berada di bawah rata-rata nasional, misalnya pendapatan perkapita, kemiskinan, dan investasi. Pada skala kabupaten/kota, IPM Kabupaten Gunungkidul selama tiga tahun terakhir selalu berada dibawah rata-rata nasional. Demikian juga dengan rata-rata lama sekolah, Gunungkidul selalu berada di bawah rata-rata nasional, dan jauh di bawah rata-rata provinsi. Dalam hal kemiskinan, persentase penduduk miskin di kabupaten/kota wilayah DIY, hanya Kota Yogyakarta yang persentasenya lebih kecil dari rata-rata nasional. Empat Kabupaten lain memiliki persentase lebih tinggi dari nasional. Demikian juga dengan tingkat kedalaman dan keparahan. Sementara itu, jumlah penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul.
Selanjutnya menanggapi hasil pengendalian tersebut, Bapak Gubernur DIY memberikan tanggapan dan arahan kepada seluruh Bupati/Walikota se DIY serta kepala SKPD Pemda DIY bahwa esensi Monitoring Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah ini merupakan komitmen bersama untuk melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus mampu bertransformasi menjadi organisasi modern yang mampu melayani rakyat, dengan membangun birokrasi yang mampu hadir untuk bisa memayungi, mengayomi, dan me”ngayemi” siapa saja. Capain kinerja Pemerintah Daerah DIY dan kabupaten/kota, dari tahun ke tahun, terus mengalami peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal tersebut terbukti dengan apresiasi yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat yang pada tanggal 15 Desember 2015, di Istana Wakil Presiden, Wapres Jusuf Kalla memberikan predikat akuntabilitas Pemda DIY, pada capaian “A”, tertinggi untuk seluruh Provinsi se Indonesia. Bapak Gubernur DIY juga mengingatkan bahwa akuntabilitas menuntut tidak saja berorientasi pada pencapaian output maupun outcome saja, melainkan menuntut adanya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar tata kelola keuangan daerah. Pada tahun 2016, DIY pada khususnya dihadapkan pada situasi dimana: mau tidak mau, suka tidak suka, perubahan menjadi sebuah keniscayaan, karena terkandung makna sebuah tanggungjawab yang harus dipikul oleh aparatur pemda, untuk mewujudkan masa depan DIY yang memiliki nilai kompetitif, sehingga mampu bersaing pada percaturan global.
Pada kesempatan ini, Wakil Ketua DPRD DIY, Bapak Arif Noor Hartanto, juga menyampaikan refleksi pelaksanaan pembangunan DIY dari perspektif legislatif, dimana perencanaan pembangunan di DIY telah memenuhi kaidah-kaidah yang menjadi landasan yuridis, pendekatan politis juga telah dilakukan dengan kehadiran Pimpinan Dewan/Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan/Anggota Dewan dalam Forum Musrenbang, namun demikian harus dibangun pola yang baku dalam proses komunikasi politik. Legislatif juga mengharapkan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan prestasi perencanaan pembangunan daerah dengan berbagai inovasi-inovasi kreatif serta penguatan komunikasi politis dengan lembaga DPRD. Terkait dengan masih adanya ketimpangan kewilayahan, diharapkan adanya konsolidasi perencanaan secara terus menerus antara Pemda DIY dengan Kabupaten/Kota.
