TRANSFORMASI MENUJU PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Abstrak
Pergeseran paradigma dalam pembangunan DIY yang dimulai sejak tahun 2012, diantaranya adalah perubahan orientasi pembangunan yang selama ini berbasis daratan menuju pembangunan berbasis kemaritiman. Pembangunan kemaritiman di DIY merupakan gagasan baru yang mengandung asumsi perubahan budaya. Sementara, budaya lama yang telah berakar dalam diri masyarakat tidaklah mudah untuk diubah dalam waktu singkat. Terhadap perubahan orientasi pembangunan yang mempunyai konsekwensi perubahan alokasi-alokasi sumberdaya yang mengandung manfaat dan resiko, masyarakat pesisir merespon program pemerintah ini dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai nilai-nilai yang dianut. Ditemukan bahwa dari sisi pemerintah, pergeseran paradigma pembangunan belum diikuti dengan strategi kebudayaan. Dalam proses perubahan yang mensyaratkan adanya perubahan nilai dalam masyarakat diperlukan sebuah perencanaan yang mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Internalisasi nilai budaya perlu dilakukan sejak dini dengan memanfaatkan institusi budaya di DIY guna mendukung perubahan baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Kata kunci: maritim, kebudayaan, nilai
1 Pendahuluan
DIY memiliki luas 3.185,80 Km2 dengan wilayah bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Panjang pantai DIY ± 113 Km. Secara administratif terdapat tiga kabupaten yang mempunyai wilayah pesisir, yaitu Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo.
Wilayah pesisir dan laut DIY memiliki sumberdaya potensial seperti perikanan, energi dan sumberdaya mineral serta jasa lingkungan. Selain memiliki sumberdaya potensial yang mempunyai nilai ekonomi, wilayah pesisir dan laut DIY memiliki peran strategis dalam perdagangan lokal, nasional, dan internasional. Potensi sebesar ini, sampai sekarang belum dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, wilayah pesisir merupakan tempat tinggal bagi sekitar 11%1 penduduk DIY dengan tingkat kesejahteraan yang relatif tertinggal dibanding wilayah lain.
Pembangunan di DIY selama ini cenderung terkonsentrasi di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan bagian utara wilayah Kabupaten Bantul. Sementara, DIY bagian selatan dengan wilayah pesisir relatif tertinggal. Pembangunan yang lebih fokus di bagian utara berdampak pada kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi wilayah DIY
1Data Tahun 2008, sumber data jumlah penduduk pesisir diambil dari dokumen Renstra Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2011-2031, dibandingkan dengan jumlah penduduk total DIY pada tahun 2008 dari BPS.
bagian utara yang relatif lebih tinggi dibanding wilayah DIY bagian selatanseperti ditunjukkan oleh indikator Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB).
Gambar 1 menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki nilai PDRB yang tinggi, sedangkan tiga kabupaten lain di bagian selatan memiliki nilai PDRB lebih rendah dengan Kabupaten Kulon Progo berada pada posisi terendah.
Gambar 1 Perbandingan Nilai PDRB Kabupaten/Kota di DIY, 2008-2014
Selain kesenjangan ekonomi, terjadi pula kesenjangan pada indikator pembangunan manusia (IPM). Wilayah DIY bagian selatan juga relatif tertinggal dibanding DIY bagian utara. Pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM yang diwakili oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa penduduk DIY bagian selatan memiliki pendidikan yang lebih rendah dibanding penduduk DIY bagian utara (perhatikan Tabel berikut ini).
Tabel 1 IPM Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2013
Pada tahun 2012 Gubernur DIY menyampaikan pergeseran paradigma dalam pembangunan DIY melalui Renaisans Yogyakarta. Salah satu pergeseran paradigma yaitu pembangunan berbasis kemaritiman dengan istilah yang diperkenalkan yaitu among tani dagang layar. Laut kini dipandang sebagai sumber penghidupan baru bagi masa depan DIY. Jika selama ini perekonomian DIY bertumpu pada perekonomian daratan/agraris, maka dirasa sudah saatnya untuk beralih memanfaatkan potensi kelautan. Oleh karena itu diperlukan perubahan orientasi pembangunan di DIY dengan mulai menggali potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut dan memanfaatkannya secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat DIY.
Pembangunan kemaritiman di DIY dapat dikatakan sebagai gagasan baru yang menyiratkan adanya perubahan pola pikir/paradigma dalam masyarakat yaitu menuju budaya maritim. Menjadikan pantai selatan (pansela) sebagai halaman depan dan bukan lagi sebagai halaman belakang mensyaratkan adanya perubahan cara pandang masyarakat, karena selama ini masyarakat DIY memiliki cara pandang tersendiri tentang laut yang tercermin dalam bagaimana mereka berhubungan dengan lingkungan laut. Budaya lama telah berakar dalam diri masyarakat DIY sehingga tidak mudah untuk diubah dalam waktu singkat.
2 Kondisi Existing Pembangunan Kemaritiman di DIY
2.1 Perencanaan PembangunanKemaritiman
Pergeseran paradigma menuju pembangunan kemaritiman, dalam perkembangannya memunculkan beragam pandangan dari aktor-aktor pembangunan baik dari pemerintah maupun non pemerintah.Pandangan beragam tersebut berangkat dari perspektif yang berbeda dalam memandang kemaritiman di DIY. Teknologi dan kebudayaan merupakan dua hal yang diperdebatkan oleh informan dalam penelitian ini. Pandangan pesimis maritim disebabkan oleh keraguan dalam hal teknologi untuk menakhlukkan laut selatan yang selama ini dikenal "ganas" sehingga membutuhkan alokasi sumberdaya ekstra. Sementara itu, resistensi budaya dianggap oleh sebagian informan merupakan penghambat bagi pembangunan kemaritiman di DIY.Di lain pihak, pandangan optimis kemaritiman DIY berangkat dari kesamaan semangat mengembalikan jati diri bangsa sebagai negara kepulauan.
Among tani dagang layar (ATDL) sebagai sebuah konsep yang diperkenalkan dalam pembangunan kemaritiman di DIY, pada perkembangannya juga dipahami secara beragam.Gambar 2 menyajikan ragam tafsiran tentangATDL berdasarkan hasil penelusuran terhadap informan yang berasal dari pemerintah.
Gambar 2 Lingkup Keberagaman Tafsiran Mengenai ATDL
Dari aspek perencanaan, pembangunan kemaritiman di DIY belum dijadikan mainstream dalam pembangunan di DIY. RPJMD DIY Tahun 2012-2017, meski telah menyinggung mengenai ATDL namun konsep tersebut belum diterjemahkan lebih lanjut ke dalam strategi, kebijakan maupun program yang jelas dan terpadu. Adopsi konsep ATDL dapat ditandai dengan adanya strategi yaitu kalkulasi-kalkulasi yang jelas dengan mempertimbangkan kemana arah yang akan dituju dan pengalokasian sumberdaya. Program-program yang diarahkan pada pembangunan kemaritiman pada umumnya merupakan program existing dan masih bersifat sektoral.
2.2 Transformasi Budaya Maritim Masyarakat Pesisir DIY
Pemanfaatan laut di DIY saat ini masih terbatas pada kegiatan usaha penangkapan ikan dan kegiatan pariwisata pantai. Gambaran transformasi budaya maritim masyarakat DIY dalam tulisan ini difokuskan pada pemanfaatan laut khususnya dalam hal usaha penangkapan ikan.Usaha perikanan tangkap merupakan bentuk riil dari upaya pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir di sisi laut yang dinilai relatif memiliki tantangan yang lebih besar dibandingkan pemanfaatan pesisir di sisi darat.
Usaha penangkapan ikan di laut menggunakan kapal oleh penduduk pesisir DIY dimulaipada tahun 1980-an yang diinisiasi oleh pemerintah. Pemerintah Provinsi DIY pada waktu itu melakukan demonstrasi penangkapan ikan, yang kemudian diikuti dengan pelatihan menjadi nelayan.Untuk mengembangkan perikanan di DIY, pemerintah membangun pelabuhan perikanan. Sampai dengan tahun 2014 terdapat 21 pusat pendaratan ikan (PI) dan tempat pelelangan ikan (TPI) di DIY dengan persebaran 8 PI di Kabupaten Gunungkidul, 6 PI di Kabupaten Kulon Progo dan 7 PI di Kabupaten Bantul. Selanjutnya sejak tahun 2000 Pemerintah DIY membangun Pelabuhan Perikanan di Pantai Glagah, Kulon Progo.
Bagi penduduk pesisir, perubahan pola hidup dari petani daratan menjadi nelayan yang memanfaatkan laut tidak mudah.Pola hidup petani daratan berbeda dengan nelayan yang dipengaruhi oleh kondisi alam yang dihadapi yang kemudian menuntut keahlian yang berbeda dan membentuk sikap mental yang berbeda pula.Dalam proses transformasi dari petani menjadi nelayan, masyarakat pesisir DIY beradaptasi dengan budaya baru yang kemudian menghasilkan nelayan khas DIY. Pada umumnya nelayan DIY merupakan"nelayan sambilan", dimana selain mencari ikan di laut juga melakukan aktivitas bertani di darat.Nelayan DIY juga memiliki kebiasaan melakukan aktivitas penangkapan ikan yang berbeda dari nelayan pada umumnya, yaitu berangkat pada pagi hari dan mendarat pada siang hari. Karena kebiasaan inilah nelayan DIY disebut sebagai nelayan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Nelayan DIY dalam penggunaan teknologi penangkapan ikan dapat dikatakan relatif masih tertinggal.Pemerintah DIY telah mengupayakan penggunaan kapal penangkapan ikan yang lebih modern dengan bantuan kapal 30 GT. Pelatihan terkait dengan penggunaan kapal tersebut juga telah diupayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan nelayan. Salah satu kendala yang dihadapi dalam optimalisasi kapal tersebut adalah kurangnya jumlah.Penggunaan kapal yang lebih modern dengan kapasitas yang relatif besar membutuhkan crew yang lebih banyak. Selain faktor jumlah SDM, keengganan menggunakan kapal modern oleh nelayan DIY juga disebabkan oleh faktor modal.
Hasil evaluasi pelaksanaan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas nelayan di DIY menunjukkan bahwa minat masyarakat menjadi nelayan relatif rendah. Beberapa pelatihan yang diprogramkan oleh pemerintah mengalami kesulitan untuk mendapatkan peserta. Minat menjadi nelayan yang rendah salah satu penyebabnya adalah ketidakpastian penghasilan sedangkan resiko yang dihadapi oleh nelayan sangat besar.
Perkembangan nelayan di DIY tidak terlepas dari keberadaan nelayan pendatang yang berasal dari luar DIY untuk sekedar berlabuh ataupun menetap sementara. Fenomena nelayan pendatang ini merupakan hal lumrah karena laut yang bersifatopen acces. Hal ini juga terkait dengan musim panen ikan yang kemudian menyebabkan nelayan berpindah-pindah tempat. Nelayan DIY yang relatif baru banyak belajar dari nelayan pendatang yang merupakan nelayan "tulen" dalam hal ketrampilan dan penggunaan teknologi penangkapan ikan.Adanya interaksi yang terjadi secara terus menerus inilah yang kemudian memberi andil dalam proses perubahan masyarakat petani di pesisir DIY menjadi nelayan.
3 Pembahasan
3.1 Urgensi Values Based Planning
Sebagai sebuah konsep baru yang menuntut perubahan mind set, pembangunan kemaritiman di DIY membutuhkan strategi yang berbeda dari perencanaan sebelumnya. Ini dikarenakan perubahan mind set merupakan perubahan mendasar yang merupakan ranah kebudayaan. Sajogyo dan Sajogyo (1999) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari proses pembaharuan dalam suatu kebudayaan yang ditentukan oleh sifat-sifat khas pembaharu dan golongan penerima pembaharu. Dalam proses pembaharuan yang direncanakan, ada tiga faktor yang mempengaruhi yaitu tingkah laku pembaharu, motivasi penerima, dan tingkah laku yang berasal dari sifat pola kebudayaan lama.
Untuk menuju kondisi perubahan yang diinginkan perlu dukungan dari seluruh unsur pembangunan. Konsep pembangunan partisipatif, masyarakat tidak hanya sebagai pihak penerima perubahan akan tetapi juga sebagai pihak yang terlibat dalam merumuskan dan menentukan arah pembangunan. Partispasi masyarakat dalam pembangunan kemaritiman akan muncul apabila terjadi keselarasan cara pandang antara pemerintah sebagai pembawa pembaharuan dengan masyarakat sebagai penerima pembaharuan. Cara pandang dipengaruhi oleh nilai yang dianut khususnya terkait dengan pemanfaatan laut.
Pengetahuan tentang nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat pesisir DIY yang mempengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam memanfaatkan laut merupakan bagian dari strategi transformasi budaya kemaritiman di DIY. Pemerintah sebagai pembawa perubahan dalam masyarakat melalui kebijakan dan program pembangunan perlu memahami nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang akan menentukan keberhasilan program pembangunan. Adanya program pembangunan yang membawa nilai yang bertentangan dengan nilai yang ada dalam masyarakat dapat berpotensi menimbulkan konflik yang pada akhirnya berujung pada kegagalan program. Kay dan Alder (2002) mengemukakan bahwa dalam perencanaan dan pengelolaan pesisir perlu mempertimbangkan nilai-nilai individu dan komunitas (values based planning).Identifikasi nilai yang dianut menjadi perlu untuk kemudian merumuskan nilai-nilai apa yang dapat mendorong perubahan lebih cepat. Strategi dalam perubahan kemudian mempertimbangkan nilai-nilai existing apa yang perlu dipertahankan, diubah, serta nilai baru apa yang perlu diinternalisasi ke dalam masyarakat.
Beberapa program dari pemerintah seperti pelatihan nelayan dan optimalisasi kapal dengan teknologi modern di DIY dalam pelaksanaan menemui kendala-kendala di lapangan karena nilai yang diusung dengan program tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai yang dianut dalam masyarakat. Seperti tujuan program untuk menjadikan nelayan DIY sebagai nelayan utama dengan waktu berlayar yang lama disikapi berbeda oleh masyarakat pesisir DIY. Transformasi menjadi nelayan sambilan dengan waktu berlayar yang relatif pendek justru menunjukkan keunggulan dan kebijaksanaan masyarakat pesisir DIY.Menjadi nelayan sambilan merupakan bentuk ketangguhan masyarakat pesisir DIY untuk memenuhi kehidupannya dengan mengupayakan lebih dari satu sektor usaha. Ini berbeda dengan nelayan dari daerah lain yang semata-mata hanya mengandalkan usaha penangkapan ikan untuk penghidupannya. Sementara pola kerja nelayan DIY yang relatif singkat juga menunjukkan adanya kearifan lokal. Pada umumnya mereka enggan melaut lama karena mereka ingin punya waktu untuk keluarga danlingkungan tempat tinggalnya. Dari perilaku ini dapat dikatakan bahwa bagi nelayan DIY hidup tidak hanya semata-mata untuk mencari uang atau penghasilan, akan tetapi ada hal lain yang dianggap lebih bernilai.
3.2 Internalisasi Budaya Maritim
Konsep pembangunan kemaritiman DIY sarat dengan nilai-nilai yang ingin diwujudkan yang menggambarkan adanya perubahan kebudayaan. Di sisi lain, terungkap adanya kendala budaya dalam memanfaatkan laut oleh masyarakat DIY.Kendala budaya tersebut bukannya tidak disadari oleh pemerintah sebagai pembawa pembaharuan. Akan tetapi, dari hasil penelusuran yang dilakukan belum menunjukkan adanya strategi perubahan mind set yang dilakukan oleh pemerintah. Program-program dalam pengembangan pansela masih berupa program fisik untuk tujuan ekonomidan belum diikuti dengan strategi budaya yang dapat mengantarkan masyarakat DIY pada budaya maritim.
Sebagai sebuah konsep yang secara implisit mengandung perubahan kebudayaan, maka diperlukan pula strategi kebudayaan. Mulder (1996) menyebutkan bahwa usaha-usaha pembangunan dan pemerintahan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kebudayaan masyarakat tidak akan pernah dapat merangsang partisipasi, motivasi disiplin sosial, dan pembentukan kader yang sungguh mau melibatkan diri secara sukarela dengan pihak perencana. Van Peursen (1985) mengemukakan bahwa sebuah strategi kebudayaan akan selalu mencermati ketegangan antara sikap terbuka (transendensi) dengan sikap tertutup (imanensi) dalam pertautan antara manusia dan kekuasaan-kekuasaan disekitarnya.Strategi kebudayaan tidak terlepas dari pemahaman tentang perubahan nilai-nilai dalam masyarakat yang menentukan pola pikir dan perilaku masyarakat. Perubahan nilai-nilai tidak mudah untuk dilakukan karena nilai-nilai tersebut sudah terinternalisasi dalam jiwa masyarakat sejak kecil.
Internalisasi budaya maritim di DIY dapat ditempuh dengan memanfaatkan institusi budaya.Institusi pendidikan merupakan sarana penting untuk menanamkan budaya maritim, melalui pemahaman bahwa masyarakat DIY hidup dengan lingkungan laut yang selama ini masih dijadikan sebagai halaman belakang. Kesadaran hidup dengan lingkungan laut seharusnya mulai ditanamkan kepada generasi muda melalui pendidikan baik formal maupun non formal. Kesadaran hidup dengan lingkungan laut akan menumbuhkan jiwa bahari yang kemudian dapat mendorong pada pemanfaatan potensi laut.Selain institusi pendidikan, terdapat institusi budaya yang dapat dimanfaatkan untuk perubahan mind set. DIY yang dikenal dengan kota wisata dan budaya memiliki beragam institusi budaya yang dapat dimanfaatkan untuk rekayasa budaya yang dapat mendorong perubahan sosial yang diinginkan di masyarakat.
3.3 Komunikasi dalam Perubahan
Dari beberapa wawancara yang dilakukan dengan informan dari masyarakat, pada umumnya mereka belum mengetahui program-program pemerintah terkait dengan pemanfaatan laut karena kurangnya sosialisasi.
Pemahaman masyarakat atas program pemerintah diperlukan sebagai syarat dalam membangun sebuah skema yang disepakati bersama dan rasa kesatuan untuk perubahan. Kesepakatan dan rasa kesatuan lahir karena masing-masing pihak merasa perlu untuk melakukan perubahan. Mengutip dari Fairbanks (dalam Harrison dan Huntington, 2006:392-411) bahwa salah satu unsur penting dalam proses perubahan adalah bagaimana menciptakan rasa kegentingan yang disadari bersama. Dari sini kemudian akan muncul sebuah gerakan masyarakat menuju perubahan yang diinginkan.
Pembangunan yang dirancang oleh pemerintah perlu dikomunikasikan dengan masyarakat. Komunikasi pembangunan berkaitan dengan cara-cara berkomunikasi untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan dalam rangka perubahan sosial. Komunikasi dalam pembangunan tergolong dalam jenis komunikasi paradigmatis yaitu bersifat intentional. Komunikasi secara paradigmatis didefinisikan oleh Effendy (1986) sebagai proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tidak langsung melalui media.Ditinjau dari segi penyampai pernyataan, komunikasi tersebut bersifat informatif dan persuasif. Komunikasi yang bersifat persuasif lebih sulit dibandingkan komunikasi yang hanya informatif, karena tidak mudah untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku seseorang atau sejumlah orang.
Pemilihan teknik-teknik komunikasi dalam pembangunan dipandang penting untuk dapat membangkitkan perhatian, menumbuhkan minat, yang kemudian dapat menimbulkan keputusan untuk melakukan kegiatan sebagaimana diharapkan.Perkembangan budaya dan seni di DIY dapat dimanfaatkan sabagai sarana komunikasi dengan masyarakat dalam rangka menggugah kesadaran masyarakat akan budaya maritim. Pelaku budaya dan seni yang kreatif di DIY dapat diarahkan untuk memproduksi karya seni yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk social engineering budaya maritim. Ide-ide kreatif dari pelaku seni dan budaya di DIY yang mengandung unsur bahari perlu didorong untuk tumbuh secara meluas sehingga diharapkan dapat menimbulkan gerakan perubahan di masyarakat.Penumbuhan kesadaran masyarakat akan budaya bahari melalui seni dan budaya tidak hanya sebagai sebuah sarana untuk gerakan perubahan, namun dengan pendekatan seni dan budaya juga dimaksudkan agar perubahan tersebut tidak lepas dari nilai-nilai budaya.
4 Penutup
Sebagai bagian dari pergeseran paradigma di DIY, pembangunan kemaritiman secara implisit mengandung asumsi perubahan kebudayaan yang membutuhkan waktu yang relatif lama.Perubahan yang diinisiasi pemerintah perlu dikomunikasikan kepada masyarakat, dan karena bersifat long termdiperlukan strategi budaya yang berkelanjutan. Untuk mendorong gerakan perubahan masyarakat, program pembangunan yang dirancang perlu memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pemahaman nilai-nilai yang menentukan cara pandang ini merupakan bagian dari strategi kebudayaan. Nilai yang mendukung bagi pembangunan kemaritiman di DIY perlu untuk diinternalisasi dalam kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai institusi budaya di DIY.
5 Daftar Rujukan
Bappeda DIY. 2013. Perencanaan Pembangunan Perekonomian Daerah Menyongsong Peradaban Baru. Bappeda DIY. 2014. Analisis Produk Domestik Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta 2010-2014.
Bappeda DIY. 2015. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.
Effendy, Onong Uchyana. 1986. Dinamika Komunikasi, Cetakan Pertama. Bandung: Penerbit Remadja Karya CV.
Harrison, Lawrence E dan Huntington. 2006. Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia. Editor Samuel P. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
Mulder, Niels (1996). Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cetakan ke-7.
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil (RSWP3K) Tahun 2011-2031.
PeraturanDaerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017.
Sajogyo dan Sajogyo. 1999. Sosiologi Pedesaan: Kumpulan Bacaan, Jilid I. Penyunting: Pudjiwati. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Van Peursen, Cornelis Anthonie. 1985. Strategi Kebudayaan, Penerjemah Dick Hartoko. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
