Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan DIY 2021
Pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, Bidang Perencanaan Bappeda DIY menyelenggarakan rapat koordinasi perencanaan Tahun 2021 di Hotel Harper Jalan Mangkubumi Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan persiapan penyusunan perencanaan pembangunan DIY 2021. Acara ini dihadiri oleh Prof. Ir. Achmad Djunaedi, MURP., Ph.D., Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro atau yang mewakili di lingkungan Sekretariat Daerah DIY, Kepala Bidang dan Kepala Subbidang di Bappeda DIY, Kepala BPPSD Bappeda DIY, Sibermas Bappeda DIY, serta Fungsional Perencana dan Fungsional Peneliti Bappeda DIY.
Agenda acara tersebut meliputi pemaparan arah kebijakan pembangunan DIY 2021 oleh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah DIY (Biro Perekonomian dan SDA, Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan, Biro Bina Mental Spiritual, Biro Tata Pemerintahan, dan Biro Pemberdayaan Masyarakat) dan pemaparan Policy Brief hasil penelitian kemiskinan oleh Fungsional Perencana Bappeda DIY.
Kepala Biro Perekonomian dan SDA memaparkan kebijakan prioritas tahun 2021 untuk mendukung capaian sasaran Pemerintah Daerah DIY, yaitu menurunya kesenjangan ekonomi antar wilayah dan meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan menyampaikan arah kebijakan pembangunan DIY 2021 menurut urusan yang diampu, yaitu Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, Perhubungan, serta Komunikasi dan Informasi. Lebih lanjut, Biro Bina Mental dan Spiritual menyampaikan arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, kebudayaan, dan fasilitasi kehidupan beragama.
Selanjutnya, pemaparan policy brief hasil dari penelitian kemiskinan oleh Fungsional Perencana Bappeda DIY disampaiakan oleh Sdr. Dionysius Desembriarto, S.E., M.Si., M.A.. Penelitian kemiskinan ini merupakan wujud kongkrit untuk mendukung perencanaan lintas sektor berbasis kewilayahan sebagai hasil kolaborasi Fungsional Perencana dan Peneliti Bappeda DIY. Pada kesempatan tersebut disampaiakan hasil evaluasi program/kegiatan pronangkis, hasil penelitian kemiskinan dengan menggunakan data BDT 2015, dan hasil studi lapangan dengan lokus empat desa di Gunungkidul dan Kulon Progo. Dari hasil penelitian tersebut diidentifikasi berbagai permasalahan kemiskinan kemudian dirumuskan strategi dan arah kebijakan. Adapun arah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan adalah penyediaan data dan informasi kondisi seluruh daerah di DIY, peningkatan akses berbagai macam faktor produksi bagi UMKM, pembangunan infrastruktur dan penyediaan SDM pelayanan dasar secara lebih merata, dan rekayasa sosial dan pemberdayaan masyarakat umum untuk meningkatkan pendekatan bottom-up dalam pembangunan.
