Musrenbang Regional se-Jawa Bali 2018: Penyiapan Sumber Daya Manusia Penting Untuk Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0
Musrenbang Regional se-Jawa Bali 2018: Penyiapan Sumber Daya Manusia Penting Untuk Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0
Penulis: Imam Karyadi Aryanto, Fungsional Perencana Muda
foto: Suatmaji
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X didampingi Kepala Bappeda DIY, Tavip Agus Rayanto resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Regional Jawa-Bali Tahun 2018 di Hotel Hyatt Yogyakarta pada Rabu (17/10) yang rencananya berlangsung dari 16-19 Oktober 2018. Dalam sambutan pembukaaanya, Sri Sultan menyampaikan bahwa "Revolusi industri 4.0 dinilai menjadi babak baru perindustrian. Pada era ini akan lebih banyak peran dari teknologi virtual dan bentuk-bentuk perindustrian yang kian canggih. Perkembangan industri saat ini sudah seharusnya direspon cepat dan tepat oleh seluruh pemangku kepentingan.Dengan respon yang cepat dan tepat, kita mampu meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tengah persaingan global."
Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Regional Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D memaparkan bahwa "menyikapi tema revolusi industri 4.0, kita harus seimbang tidak semua (industri, perekonomian) harus diotomatisasi dan membutuhkan keberlanjutan -apalagi Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah soal ketimpangan. Sebagaimana tema pembangunan Jawa-Bali (dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024) ialah sebagai pendorong industri, pariwisata, perdagangan serta pangan nasional berkelanjutan." Deputi Bidang Pengembangan Regional Rudy menambahkan bahwa pariwisata merupakan sektor penting bagi perekonomian Jawa Bali yang berkelanjutan, dan banyak menyerap tenaga kerja. Pemerintah memiliki perhatian terhadap sektor ini dengan mengembangkan KSPN Borobudur, Kepulauan Seribu, Bromo-Semeru, Kawasan Pariwisata Bali selain pengembangan kawasan megapolitan se-Jawa-Bali.
Sambutan Gubernur DIY dan Arahan Kementerian PPN/ Bappenas ditanggapi dengan diskusi dinamis pada sesi talkshow yang menghadirkan panelis Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Banten, Anggota Komisi X DPR RI, dan Sekretaris Daerah Jawa Timur dan diikuti peserta dari Bappeda se-Jawa Bali, Forkompinda DIY, Bupati Walikota se-DIY, Perangkat Daerah DIY, dan para pemangku kepentingan. Dalam talkshow yang dipandu pelawak-presenter Iszur Muchtar , Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Struktur Industri Kementerian Perindustrian Soerjono menyampaikan "Indonesia perlu masuk ke Revolusi Industri 4.0, tapi kita perlu tahu mengapa kita perlu masuk ke Revolusi Industri 4.0. Terlebih, kondisi existing industry di Indonesia berada di revolusi industry 3.0. kita perlu bantu industri yang masih berada di 2.0 dan 3.0 untuk masuk ke fase revolusi industri 4.0." Menyepakati Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN/ Bappenas, Soerjono menambahkan bahwa "tidak semua sektor industri harus diotomasi, sehingga 5 Sektor yang diprioritaskan masuk fase revolusi industri 4 (Makanan dan Minuman, Tekstil dan busana, Otomotif, serta Elektronik dan Kimia). Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menimpali "fase industri 4.0 membutuhkan produksi yang kuat, kita perlu menguatkan produksi, dan mengubah cara pikir dan cara pemasaran yang mengikuti trend terkini." Kepala Daerah perlu bersikap bijak dalam menyikapi fase industri 4.0 di satu sisi mengikuti inovasi dan perkembangan teknologi, di sisi lain harus memperhitungkan resiko adaptasi teknologi industri bagi tenaga kerja terdampak (misal industri padat karya seperti rokok) dengan mengerem laju implementasi, imbuh Gubernur Jawa Tengah.
Dalam diskusi talkshow yang berlangsung, Wakil rakyat dari DIY, MY Esti Wijayati (Anggota Komisi X DPR) mengingatkan kembali pentingnya penyiapan SDM dalam mengantisipasi revolusi Industri 4.0, dan tantangan perekonomian saat ini pada umumnya. "Literasi masyarakat yang rendah (indeks literasi Indonesia 60 dari 61 negara di dunia) dan belum adanya link & match (pada jenjang SMA/SMK) antara kurikulum dengan industri/ lapangan kerja menggambarkan belum siapnya SDM kita menghadapi perubahan. Sektor pendidikan penting untuk diperbaiki terutama terkait perbaikan kurikulum serta pemutahiran infrastuktur pendidikan (lab praktik kerja siswa vokasi yang terbaru)."
Situasi belum link&match-nya kurikulum dengan ketenagakerjaan juga dialami Provinsi Banten. selain itu, Gubernur Banten, Wahidin Halim menambahkan "Banten saat ini menghadapi persoalan tingkat pengangguran terbuka yang didominasi oleh lulusan SMK dan investasi industri lebih tertarik dengan daerah lain (seperti Jawa Tengah) yang memiliki UMR lebih rendah." Berkenaan dengan isu link&match, Provinsi Jawa Timur yang diwakili Sekretaris Daerah, Heru Tjahjono menyampaikan "Inovasi dalam pengembangan pendidikan SMK diantaranya dengan kerjasama dengan industri, serta membentuk SMK di Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti untuk jurusan perhotelan -memiliki eduhostel yang dikelola - untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan." Pada penghujung sesi talkshow Bupati Kulon Progo, dr. Hasto Wardoyo menanggapi para panelis bahwa implementasi kebijakan pendidikan -terutama pendidikan karakter- dan keberpihakan/ pemberdayaan pada ekonomi lokal yang disertai inovasi-inovasi adalah faktor penting untuk mengantisipasi revolusi industri 4.0. Sementara, Kepala Bappeda Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra kembali mengingatkan tentang ekonomi berkelanjutan melalui pariwisata sebagai prioritas penting -terlebih terdapat daerah seperti Provinsi Bali, 68% PDRB-nya ditopang dari Pariwisata.
Acara Musrenbang Regional Jawa Bali dengan tema “Strategi Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Melalui Penyiapan Sumber Daya Manusia” dipungkasi dengan penyampaian dan penandatanganan Deklarasi Yogyakarta oleh para Gubernur se-Jawa Bali disaksikan oleh Kementerian PPN/ Bappenas. Adapun isi Deklarasi Yogyakarta tersebut adalah sebagai berikut,
- Mengintegrasikan kebijakan antar lini pemerintah dalam mendukung implementasi Making Indonesia 4.0 terutama terkait perindustrian, ketenagakerjaan, teknologi informasi dan sektor-sektor terkait dalam mengantisipasi perubahan ketenagakerjaan dan kondisi perekonomian Indonesia di masa yang akan datang dan melindungi kelompok rentan –terutama tenaga kerja perempuan.
- Mengoptimalkan 5 Sektor Manufaktur Making Indonesia 4.0 dan sektor lain sesuai potensi daerah untuk menyerap angkatan kerja produktif.
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sesuai standard Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Meningkatkan literasi keuangan petani/nelayan dan pelaku UMKM dengan mempermudah akses dana/modal dan sarana prasarana teknologi informasi untuk mengembangkan pasar, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing produk-produk lokal.
- Memperkuat keberadaan kelembagaan ekonomi melalui peningkatan peran masjid, pesantren dan tempat ibadah lainnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
- Menyempurnakan kurikulum pendidikan yang adaptif serta merevitalisasi sekolah menengah dan vokasi sesuai dengan potensi dan kebutuhan pasar melalui kolaborasi antara pemerintah dan industri.
- Membentuk ekosistem inovasi digital dan mengembangkan inkubasi bisnis/technopark yang ada di setiap daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan membentuk dan menumbuhkembangkan start up/creative hub dan menjadikan perguruan tinggi sebagai center of excellence and innovation.
Materi selengkapnya dapat diunduh pada link ini.
